Bupati Labuhanbatu Hadiri Sidang Paripurna DPRD Labuhanbatu

LABUHANBATU-Bupati Labuhanbatu, dr H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM. dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Hj.Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM mengikuti dua sidang Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu terkait Laporan Panitia Khusus atas Pembahasan dua  Ranperda yakni  Tentang Perubahan Kedua atas Perda No 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Ranperda RPJMD tahun 2021-2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (10/03/2022).

Agenda sidang  pertama Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu yakni pengesahan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

Dalam sidang ini Bupati Labuhanbatu, dr H. Erik Atrada Ritonga M.KM menjelaskan proses pembahasan telah dilalui dengan semangat demokrasi, sinergi dan menjunjung nilai nilai kebersamaan sehingga substansi dokumen RPJMD dapat untuk diajukan ke panitia khusus DPRD Kabupaten Labuhanbatu.

Bupati Labuhanbatu berharap dengan rancangan peraturan daerah ini dapat disetujui dan disahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Baca juga: Erick Tohir: CSR Perusahaan Jangan Salah Sasaran, UMKM, Pendidikan dan Lingkungan Itu Prioritas

"Semoga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dapat disetujui dan disahkan sesuai dengan jadwal, " tutup bupati.

Pada sidang paripurna kedua terkait rancangan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa Bupati Labuhanbatu menyebutkan ini dikarenakan peraturan daerah nomor 2 tahun 2015.

Baca juga: Sambut Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Musa Rajekshah Harapkan E-Government Terlaksana Secara Utuh di Sumut

Menurut Beliau adapun maksud dari rancangan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa ini dikarenakan peraturan daerah nomor 2 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa dianggap belum mengakomodir persoalan yang ada pasca pemilihan kepala desa.

"Untuk itu peraturan daerah nomor 2 tahun 2015 harus disesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, " kata Bupati Labuhanbatu.

Baca juga: Sumatera Utara Mulai Persiapan Menuju Kejurnas Rally dan APRC

Selanjutnya, Setelah mendengarkan pendapat dari delapan fraksi pimpinan sidang Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Hj.Meika Riyanti Siregar, SH, menyetujui Laporan Panitia Khusus atas Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Kedua atas Perda No 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa menjadi Perda.

Turut hadir di acara rapat tersebut, Perwakilan Polres Labuhanbatu Mewakili, Dandim 0209/lb, Sekda Labuhanbatu, Ir.Muhammad Yusuf Siagian, MMA, Para Asisten, Para pimpinan OPD dan tamu undangan.(MAH)

Baca juga: Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM